KASASIONLINE.COM | Kota Bandung,-- Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung sekaligus Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, angkat bicara terkait pemberitaan yang mempersoalkan kewenangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam pembagian tugas pemerintahan dengan Wakil Wali Kota Erwin pasca diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Awangga menyayangkan munculnya pernyataan yang dinilainya terus membangun persepsi negatif terhadap Wali Kota Bandung, seolah-olah telah mengambil atau membatasi seluruh kewenangan Wakil Wali Kota.

“Saya mengingatkan agar jangan mencampuradukkan persoalan hukum pidana dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Terbitnya SP3 tentu harus dihormati, tetapi bukan berarti pembagian tugas pemerintahan otomatis harus mengikuti keinginan salah satu pihak,” tegas Awangga.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara jelas kedudukan dan kewenangan kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Wali Kota memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menetapkan penugasan tambahan kepada Wakil Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Awangga juga menegaskan bahwa tudingan yang membangun kesan Wakil Wali Kota sama sekali tidak diberikan ruang untuk bekerja tidak sesuai dengan sejumlah fakta yang telah terdokumentasi.

“Faktanya, setelah SP3 diterbitkan, Wakil Wali Kota masih menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Beliau mengikuti rapat pimpinan bersama Wali Kota, menyampaikan jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD, melakukan pengawasan di lapangan, hingga berkoordinasi dalam penanganan berbagai persoalan masyarakat. Jadi, tidak benar apabila dibangun kesan seolah-olah Wakil Wali Kota sama sekali tidak menjalankan fungsi pemerintahan,” ujarnya.

Ia mencontohkan keikutsertaan Erwin dalam rapat pimpinan pada 8 Juni 2026, penyampaian jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD pada 10 Juli 2026, pengawasan pelanggaran lingkungan di Cijerah pada 20 Juli 2026, serta peninjauan infrastruktur jembatan di Dago pada 30 Juli 2026.

Menurut Awangga, berbagai kegiatan tersebut merupakan fakta yang harus disampaikan secara utuh kepada masyarakat, meskipun persoalan mengenai penugasan tambahan tetap dapat diperiksa melalui dokumen administrasi pemerintahan.

“Kalau memang ada yang menuding Wali Kota bertindak sewenang-wenang, silakan tunjukkan aturan mana yang dilanggar, keputusan mana yang salah, dan kewenangan apa yang secara hukum telah dirampas. Jangan hanya membangun opini tanpa menyampaikan fakta dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.



Awangga menegaskan bahwa dirinya menghormati kedudukan dan kewenangan Wakil Wali Kota sebagaimana dijamin undang-undang. Namun, kewenangan Wali Kota sebagai kepala pemerintahan juga harus dihormati.

Ia mengingatkan agar persoalan perbedaan porsi penugasan tidak serta-merta dikembangkan menjadi tuduhan penyalahgunaan kewenangan tanpa pembuktian yang jelas.

Desak Wakil Wali Kota Erwin Segera Bersikap

Lebih jauh, Awangga secara terbuka mendesak Wakil Wali Kota Bandung Erwin untuk memberikan sikap terhadap berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang selama ini bertindak sebagai kuasa hukumnya.

“Kami mendesak Wakil Wali Kota Bandung, Saudara Erwin, untuk tidak tinggal diam dan segera memberikan sikap yang jelas terhadap berbagai framing negatif yang kami nilai menyesatkan dan berpotensi menjadi fitnah terhadap Wali Kota Bandung,” tegasnya.

Menurut Awangga, sebagai bagian dari kepemimpinan Kota Bandung, Wakil Wali Kota memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut menjaga marwah pemerintahan, termasuk memastikan agar pernyataan yang berkembang di ruang publik tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Jangan sampai sikap diam seorang pemimpin justru ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap tuduhan yang belum terbukti. Terlebih jika pernyataan itu datang dari pihak yang dikenal sebagai kuasa hukumnya. Kami meminta Pak Erwin memberikan klarifikasi secara terbuka, apakah pernyataan-pernyataan tersebut juga mencerminkan sikap beliau atau semata-mata pandangan pribadi kuasa hukumnya,” lanjut Awangga.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi dan harus tetap dihormati. Namun, setiap tuduhan mengenai pelanggaran kewenangan harus dapat diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan sekadar persepsi.

Jangan Korbankan Kepentingan Warga karena Polemik Kekuasaan

Awangga mengingatkan bahwa Kota Bandung masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur kepemimpinan daerah lebih mengutamakan kerja pemerintahan daripada membiarkan polemik pembagian kewenangan terus berkembang.

“Kota Bandung punya terlalu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Masyarakat tidak membutuhkan kegaduhan yang berkepanjangan mengenai siapa mendapatkan tugas lebih banyak atau siapa memiliki kewenangan lebih besar. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bekerja dan menghadirkan solusi,” ujarnya.

Awangga menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD, dirinya akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, sekaligus mendukung setiap kebijakan Wali Kota yang sesuai dengan ketentuan hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami tidak mempersoalkan siapa yang menyampaikan kritik. Tetapi jangan membangun tuduhan tanpa dasar yang jelas. Jika memang ada dugaan pelanggaran, silakan tempuh mekanisme hukum dan administrasi yang tersedia. Jangan menjadikan ruang publik sebagai tempat mengadili seseorang hanya berdasarkan opini,” katanya.

Menutup pernyataannya, Awangga kembali menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami meminta semua pihak, termasuk Wakil Wali Kota, menunjukkan tanggung jawab untuk menjaga kondusivitas pemerintahan dan ketenteraman warga Kota Bandung. Jangan biarkan kepentingan masyarakat tersandera oleh polemik yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme pemerintahan yang baik.”

“Sudah saatnya energi kita digunakan untuk membangun Kota Bandung, bukan memperpanjang kegaduhan mengenai pembagian kekuasaan,” pungkasnya. ****(Red,-Kasasi)