Postingan terbaru
Lihat semua
KOTA BANDUNG
#CAKRA PODCAST : Minta Kejati Usut Tuntas Kasus Revitalisasi Taman Pramuka dan Desak KPK & Kejagung awasi proses hukum tersebut
KASASIONLINE.COM ,-- Proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi merugikan Negara yakni kasus " REVITALISASI TAMAN PRAM…
Baca selengkapnya
KOTA BANDUNG
LSM. Maung Kaboa Desak Kejati Jabar Tuntaskan Penanganan PROSES HUKUM Terkait Pemeriksaan Revitalisasi Taman Pramuka.
KASASIONLINE.COM |Proses Hukum Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar telah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek revita…
Baca selengkapnya
KOTA BANDUNG
Pengelola Pasar BTM dan Ikatan Pedagang Komputer Bandung Gelar Buka Bersama dan Santunan Yatim Piatu
KASASIONLINE.COM | Dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan 1447 H, R. Herry Suherlan, SH. sela…
Baca selengkapnya
KOTA BANDUNG
Kontroversi Kehadiran Kajari di Event Judo, Publik Soroti Etika Penegakan Hukum
KASASIONLINE.COM | Kota Bandung,-- Aliansi Anti Korupsi Bandung (AAKB) menyoroti dan menyikapi sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara …
Baca selengkapnya
KOTA BANDUNG
Aliansi Anti Korupsi Bandung Desak Kejati Periksa Walikota Dan Memanggil Sekda & Asda.3 Untuk di Minta Keterangan.
KASASIONLINE.COM ada nya isu pemanganggilan kepala OPD, DLHK dan BKSDM oleh Kejari Bandung pada tanggal 19 dan 20 Februari 2026.diduga melanjutkan p…
Baca selengkapnya.jpg)
KOTA BANDUNG
Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2025 serta menyusun rencana strategis Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Kamis, 19 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti sejumlah isu penting yang berdampak langsung pada pelayanan publik, di antaranya implementasi Bus Rapid Transit (BRT), penanganan kemacetan, peningkatan kualitas hunian melalui program Rutilahu, hingga optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir. Komisi III mencatat bahwa anggaran Dinas Perhubungan pada Tahun 2026 mengalami peningkatan menjadi Rp337 miliar, termasuk alokasi subsidi untuk mendukung operasional BRT. Program ini diharapkan menjadi solusi transportasi massal yang mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bandung. Di sisi lain, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap menargetkan perbaikan 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni meskipun terdapat efisiensi anggaran, dengan mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Komisi III juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul selama pembangunan koridor BRT, khususnya bagi juru parkir dan pengemudi angkutan kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan menyiapkan skema kompensasi bagi pihak-pihak terdampak selama masa transisi operasional. Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendorong sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, menekan kemacetan, serta memastikan pembangunan infrastruktur dan perumahan berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran
KASASIONLINE.COM | Kota Bandung,-- Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Per…
Baca selengkapnya
OLAH RAGA
Kang Edwin Senjaya: Olahraga Catur Tingkatkan Kemampuan Kognitif dan Bangun Karakter
KASASIONLINE.COM | Kota Bandung,-- Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Catur Sel…
Baca selengkapnya
Bayar Air Tepat Waktu
Bayarlah PBB
