Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., MT.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Fraksi PKS DPRD Kota Bandung


KASASIONLINE.COM,-- Akhir tahun selalu menjadi ruang refleksi: sejauh mana Kota Bandung bergerak menuju kota yang lebih baik, dan di titik mana kita perlu berani berbenah. Refleksi ini penting bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan kota berjalan pada arah yang benar dan berdampak nyata bagi warga.

Kota Bandung bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh warganya. Oleh karena itu, setiap persoalan kota mulai dari sampah, kemacetan, banjir, pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan pelayanan publik harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama.

Kesadaran kolektif inilah yang menjadi fondasi utama perubahan kota. Persoalan-persoalan tersebut tidak bersifat insidental. Ia bersifat struktural dan saling terkait.

Masalah sampah beririsan dengan tata kelola lingkungan dan perilaku konsumsi. Kemacetan berkaitan dengan tata ruang dan transportasi publik. Banjir terkait dengan alih fungsi lahan dan infrastruktur. Pengangguran dan kemiskinan berhubungan erat dengan kualitas kebijakan ekonomi dan akses layanan publik.

Tanpa keberanian membaca persoalan secara utuh dan jujur, solusi yang lahir akan selalu bersifat tambal sulam. Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan pembangunan kota perlu diletakkan pada dampak nyata bagi warga, bukan semata pada banyaknya program atau laporan administratif.

Pertanyaan sederhana, Apakah hidup warga menjadi lebih mudah? Apakah biaya hidup semakin terjangkau? Apakah layanan publik semakin adil dan merata? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memuaskan, maka koreksi kebijakan adalah keniscayaan.

Salah satu instrumen paling penting dalam menentukan arah kota adalah anggaran. APBD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan cermin keberpihakan politik dan visi masa depan kota. Dari komposisi anggaran, publik dapat membaca masalah apa yang dianggap penting dan siapa yang diprioritaskan.

Oleh karena itu, keberanian mengarahkan anggaran pada penyelesaian masalah dasar dan investasi jangka panjang menjadi krusial. Tanpa keberpihakan yang jelas, anggaran berpotensi terjebak dalam pola rutin yang minim dampak.

Kota dengan persoalan kompleks membutuhkan kepemimpinan yang berani keluar dari pola government as usual. Rutinitas birokrasi dan kegiatan seremonial tidak cukup untuk menjawab tantangan kota. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang tegas dalam menentukan prioritas, konsisten dalam arah kebijakan, serta berani melakukan koreksi ketika kebijakan tidak berjalan efektif. Kota ini membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan sistem, bukan sekadar mengelola prosedur.

Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD memiliki peran strategis sebagai pengawal aspirasi publik, penjaga kualitas kebijakan, dan pengawas keberpihakan anggaran. Di sisi lain, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, media, dan warga harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Kolaborasi tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata dan pembagian peran yang jelas.

Partisipasi publik juga perlu dimaknai lebih dalam. Ia tidak boleh berhenti pada formalitas forum perencanaan, tetapi harus mencakup keterlibatan nyata dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Warga berhak mengetahui ke mana uang publik digunakan, apa dampaknya, dan bagaimana mengawalnya. Kota yang sehat lahir dari warga yang peduli, kritis, dan terlibat aktif dalam urusan publiknya.

Di atas semua itu, kepercayaan publik merupakan modal pembangunan yang sangat berharga. Kepercayaan tidak bisa diminta, tetapi harus dibangun melalui transparansi, konsistensi kebijakan, dan keberanian mengakui kekurangan.

Tanpa kepercayaan, program sebaik apa pun akan sulit berhasil. Pemerintah dan DPRD harus menjadi teladan integritas agar kepercayaan publik terus terjaga.

Menatap ke depan, Bandung harus dibangun sebagai kota yang lebih humanis, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kebijakan hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi berikutnya. Oleh karena itu, pembangunan kota harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, inklusivitas sosial, serta daya saing jangka panjang.

Refleksi akhir tahun ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan moral kolektif. Setiap elemen kota memiliki peran: pemerintah memimpin, DPRD mengawal, dan warga menjaga serta mengingatkan. Bandung yang lebih baik hanya bisa lahir dari kerja bersama, bukan kerja sendiri. Menjaga harapan dan memperkuat kepercayaan adalah kunci untuk menata masa depan Kota Bandung yang lebih adil dan bermartabat. ****(Red,- Louis Vicky)