Kordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria. 


KASASIONLINE.COM | Kota Bandung,-- Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, memberi respon positif terhadap langkah KPK yang mengkritik perilaku ala raja di kalangan kepala daerah.

Agus Satria, yang merupakan aktivis penggiat Anti Korupsi Jabar menilai, sentilan tegas dari KPK tersebut adalah langkah yang sangat baik dan menjadi pengingat krusial bagi kepemimpinan daerah, Minggu (26/07)

”Budaya “ingin dilayani dan dipuja” sudah terlalu lama mengakar di birokrasi daerah. Sentilan KPK ini dianggap relevan untuk membongkar mentalitas feodalisme pejabat yang kerap menganggap kekuasaan sebagai hak istimewa, bukan tanggung jawab publik,” kata Agus Satria.

Agus juga mengatakan, kepala daerah harus mengedepankan fungsi kontrol dengan mencegah penyalahgunaan anggaran.

”Ketika seorang kepala daerah menempatkan dirinya seperti raja, fungsi kontrol birokrasi di bawahnya cenderung mati. Bawahan kerap kali berfokus menyenangkan pimpinan ketimbang bekerja profesional, yang akhirnya membuka celah manipulasi anggaran dan proyek daerah,” jelas Agus.

Ia juga menilai pernyataan KPK bisa menciptakan dorongan untuk Pengawasan Publik, sehingga masyarakat bisa semakin kritis dan memberikan pengawasan pada pemerintah daerah.

”Pernyataan KPK ini diharapkan menjadi amunisi bagi masyarakat sipil dan aktivis di daerah untuk semakin kritis dalam mengawasi gaya kepemimpinan serta transparansi tata kelola pemerintah daerah (pemda),” tegasnya.

”Pernyataan KPK yang didukung oleh pegiat anti-korupsi di daerah ini diharapkan tidak berhenti sekadar sebagai imbauan moral, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan dan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyentil para kepala daerah agar tidak memposisikan diri seperti raja yang ingin dipuja dan disembah oleh bawahannya. Sikap mental tersebut dinilai keliru karena jabatan kepala daerah adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani secara berlebihan

“Ada indikasi memang, tetapi secara angka mungkin kami tidak melakukan kajian secara detail. Tapi di beberapa kasus itu ada, itu untuk mengembalikan (modal kampanye),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto usai rapat kordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (24/07).

Setyo memandang ada keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara pengembalian modal politik dengan aksi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. ****(Red,-Kasasi)